Image of Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara

Buku_Teks

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara



Pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang didalamnya termasuk Piutang Negara/ Daerah. Piutang-piutang tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proposionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.


Availability

No copy data


Detail Information

Series Title
-
Call Number
351.72 CIP p
Publisher Cipta Jaya : .,
Collation
ix + 438 hlm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
351.72
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this